Notes from the Tax Officer :)

Sebagai tax officer yang menangani segudang kerjaan yang berhubungan dengan perpajakan, sepertinya penting sekali untuk punya catatan kecil sebagai ringkasan atas poin-poin penting yang wajib diketahui oleh pegawai pajak.

Sebenernya ini semacam contekan pribadi biar memudahkan saat dihadapkan dengan kasus2 perpajakan.­čśÇ

Pemberlakuan PMK 85/PMK.03/2012 mengenai Wajib Pungut PPN oleh BUMN

Pada tanggal 7 Juni 2012 yang lalu, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK No. 85/PMK.03/2012 mengenai Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini adalah summary perubahan yang terdapat dalam PMK tersebut:

Keterangan Peraturan LamaKMK No. 563/KMK.03/2003 Peraturan BaruPMK Nomor 85 /PMK.03/2012 Implikasi
Pemungutan PPN Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh Perusahaan Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh BUMN Penerimaan Invoice yang diterima dari BUMN akan dikurangi dengan PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN
Pembuatan Surat Setoran Pajak Digabung sebelum SPT Masa PPN dilaporkan di akhir bulan berikutnya Dibuat pada saat tagihan (invoice dikirimkan) Setiap invoice harus dibuatkan SSP
Kode Faktur Pajak 010 030 Kode Faktur pajak berubah
Pengecualian Tidak ada Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10 juta, termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Ada kondisi tertentu pembuatan faktur pajak, pelaporan dan pembayaran tetap ada di KSEI
Penyetoran Pajak PPN disetor oleh Perusahaan paling lambat sebelum SPT Masa PPN dilapor pada akhir bulan berikutnya PPN disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak ybs. SSP harus dimonitor, dan diambil salinannya setelah dilaporkan oleh BUMN

 

Denda Administrasi UU KUP Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh.

1.  SPT Tahunan Badan Tidak Disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 1.000.000,- / per SPT
2.  SPT Tahunan Pribadi Tidak Disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 500.000,- / per SPT
3.  SPT Masa PPN Tidak Disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 500.000,- / per SPT
4.  SPT Masa Lainnya Tidak Disampaikan pada waktunya, sanksi Rp 100.000,- / per SPT

Sanksi Bunga Pasal 9 (2a) UU KUP No. 28 Tahun 2007

No Jenis SPT Masa Batas Waktu Pembayaran Batas WaktuPelaporan
1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
6 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa Pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8 PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut
9 PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
10 PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11 PPN dan PPn BM – PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12 PPN dan PPn BM – Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
13 PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Sesuai batas waktu per SPT Masa Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21 dan/atau PPH Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
    1. pegawai tetap;
    2. penerima pensiun berkala;
    3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
    4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
  2. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;
  4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.
(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Denda Tidak Lapor/Terlambat Lapor SPT Tahun 2008

Mulai masa Pajak Januari 2008 (untuk SPT Masa) atau mulai Tahun Pajak 2008, sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan SPT naik :

Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

3 responses

  1. tulisane gak jelas iki.. qiqiqi

    1. durung wisan nulise mas… hehehe.. lagian itu kan contekan buat AR.­čśŤ

  2. over all bagus kok…­čÖé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s