Bunga Penagihan

Penulis mencoba untuk membahas mengenai bunga penagihan, baik dr sudut pandang Islam maupun ilmu perpajakan, dan tentunya tidak terlepas dari pemikiran subjektif dari penulis sendiri.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bunga Penagihan adalah bunga Pasal 19 UU KUP, yg berbunyi :
Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga, kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.

STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila :

i) pajak yang masih harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar,
ii) Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan
iv) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua.Yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli.Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah.

  • Riba Qardh
    • Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
  • Riba Jahiliyyah
    • Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
  • Riba Fadhl
    • Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
  • Riba Nasi’ah
    • Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.— Wikipedia.org—

Dalam hal penagihan pajak, bunga yang dikenakan ini dimaksudkan agar tercipta “detterent effect” atau efek jera terhadap WP/penanggung pajak.

Berdasarkan pengalaman dari penulis sendiri, kebanyakan WP yang dikenakan bunga penagihan atas SKP yg diterbitkan adalah WP-WP yang potensial, dlm artian dia mampu untuk membayar dan melunasi pajak yang terhutang. Namun mereka lebih memilih untuk mengangsur hutang pajaknya. Jadi, Bunga Penagihan ini diterbitkan bukan terhadap semua WP yang membandel dalam membayar hutang pajaknya, namun diseleksi terlebih dahulu kemampuan dalam membayar hutang pajaknya.

Dalam hal WP keberatan untuk membayar Hutang Pajak atau Denda Administrasi, WP pun bisa mengajukan Permohonan Keberatan, yang nantinya akan diperiksa oleh Fiskus, apakah WP tersebut layak untuk diberikan keringanan membayar hutang pajak dan atau denda administrasi yg ditanggungnya. Jadi pengenaan pajak terhadap WP masih memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…” (QS 4: 29)

Islam juga tidak mengenal konsep Time Value of Money, namun Islam mengenal konsep Economic Value of Time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh bayar (Deferred Payment) lebih tinggi daripada harga tunai (Cash).

Yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan Time Value of Money, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan di sini bahwa bila barang dijual tunai dengan untung Rp 500,00, maka si penjual dapat membeli lagi dan menjual lagi sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah Rp 1000,00. Sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak si penjual menjadi tertahan, sehingga dia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak dari keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), maka Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai .

Dari penjelasan di atas, bunga penagihan bisa dikatakan riba atau bukan tergantung bagaimana perspektif kita.
Dan pada akhirnya semua uang pajak yang masuk ke rekening negara digunakan untuk membiayai semua keperluan negara, walaupun ada kemungkinan beberapa rupiah dana pajak diselewengkan oleh pihak yang mengalokasikan anggaran tersebut (dalam hal ini MPR/DPR pun berperan dalam alokasi anggaran negara). Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api” (Al Hadits). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

Mungkin tulisan saya ini sbg bentuk sikap defensif karena saya sendiri berprofesi sebagai fiskus sekaligus seorang hamba yang memeluk agama Islam, sebuah agama yang memegang teguh prinsip keadilan.
Over all, gak ada ‘paksaan’ yang bener2 sangat berat & mengerikan dalam membayar pajak, karena Indonesia adalah negara kaya. Yang dibutuhkan adalah kesukarelaan & i’tikad baik dalam membayar pajak.
Smoga pengelolaan-nya pun bener2 profesional, karena smua pajak yang terkumpul adalah kontribusi dari tiap tetes keringat smua tax payer maupun tax collector.

Salam Kojib.. ^_^

 

2 responses

  1. salam kojib !! hhh mantaf

    ternyata tinggalnya di kampung wordpress juga toh…:)

    ilmu yang bermanfaat ! ^^b laik dis defensif statement

    1. hehehe… tararengkyu Rahmat Rindu Laut.. *shy shy cat*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: